Jeritan Kemiskinan Masyarakat Kepulauan Babar: Buruknya Sarana Transportasi dan Koneksi Internet Jadi Penyebab Utama


Oleh: Chilindra Johand Ruimassa

Mahasiswa Teknik Sipil Universitas Pattimura

SUDUTPLAMBON.COM-Kepulauan Babar adalah sebuah gugusan kepulauan di Timur Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), yang terdiri dari 4 Kecamatan yakni Kecamatan Babar Barat, Babar Timur, Kecamatan Pulau Wetang, Kecamatan Dawelor-Dawera dan Kecamatan Pulau Marsela. Terdiri dari 97.850 penduduk menurut BPS Maluku Barat Daya tahun 2020 dan pastinya terus bertambah bahkan sampai tahun 2023 ini. 

Berdasarkan jumblah penduduk Kepulauan Babar termasuk dalam salah satu daerah di MBD  dengan banyak penduduk, kebutuhan pun terus meningkat dari tahun ke tahun. Namun juga ditinjau dengan Jenis konsep kemikinan Masyarakat MBD khususnya di Kepulauan Babar berada pada jenis kemiskinan relative yakni kemiskinan akibat kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat sehingga terjadi ketimpangan distribusi pendapatan dan kemiskinan struktural yaitu kemiskinan karena rendahnya akses terhadap sumber daya akibat system sosial, budaya, dan politik yang tidak mendukung pembebasan kemiskinan. Dan jika ditinjau dari Letak geografis  masyarakat ini sangatlah bergantung pada Sarana transportasi laut, namun nyatanya sampai saat ini kapal yang menghubungkan kepulauan ini sangatlah minim. 

Hanya ada beberapa kapal Perintis dengan lebel Sabuk Nusantara, yang juga sudah tidak layak berlayar namun masih dipaksakan oleh Pemerintah, pasalnya setiap kali keberangkatan dari Ambon menuju Tepa yang menjadi pusat ekonomi di Kepulauan Babar itu hanya Kapal Sabuk 87 yang rutenya paling cepat yakni 3 hari perjalanan. Biasanya kapal ini memuat lebih dari 450 bahkan 500-an orang dengan daya tampung maksimal kapal hanya 300-400-an orang. Dan beberapa kapal yang menghubungkannya dengan Pusat kabupaten di Tiakur, di pulau Moa yang jaraknya hampir sama dengan jarak antara kepulauan Babar dan Kota Provinsi Maluku di Ambon jarak yang jauh antar pulau dan pusat Pemerintahan serta Pusat Ekonomi serta kekurangan transportasi laut.

Belum ditambah juga dengan sarana dan akses jalan raya yang mengubungkan Kecamatan babar Barat dengan Kecamatan Babar Timur, sudah sekitar 50 tahun tidak di perbaiki, bahkan jalan aspal itu tidak lagi terlihat aspalnya namun hanya seperti sirtu dan jalan tanah. Sedangkan dari segi manfaat jalan ini adalah jalur utama aktivitas sosial, pertanian, peternakan dan aktivitas ekonomi lainnya masyarakat Babar secara keseluruhan dari tahun ke tahun mungkin inilah yang kemudian menjadi masalah kemiskinan dan penderitaan yang berkelanjutan.

Konsep Kemiskinan

Berbicara mengenai kemiskinan, kemiskinan itu sendiri adalah ketidakmampuan seorang atau individu dalam memenuhi kebutuhan utamanya yaitu makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan dan kesehatan. Untuk mengukur kemiskinan, BPS sendiri menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (Basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi, penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. 

Garis kemiskinan dihitung dengan cara menjumlahkan pengeluaran kebutuhan manimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori perkapita/hari. Dan pengeluaran kebutuhan minimum perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Berdasarkan perhitungan Badan Pusat Statistik (BPS) ukuran garis kemiskinan di Provinsi Maluku sendiri pada tahun 2023 sekitar Rp 4.213.563/kapita/bulan.

Namun, menurut bank dunia menetapkan bahwa batas garis kemiskinan itu ditentukan berdasarkan pendapatan 2 dollar AS perorang. Sedangkan menurut bank dunia, pendapatan penduduk Indonesia hanya sekitar 1 dollar AS. Hal ini mengimplikasikan bahwa di Indonesia terutama dibeberapa daerah yang tertinggal, kemiskinan masih menjadi beban berat yang harus segera ditanggulangi. Selama lima tahun terakhir Indonesia mampu menekan angka kemiskinan secara stabil tetapi hal ini tidak berlangsung lama sejak pandemic covid 19 menyerang.

Berdasarkan jenisnya, kemiskinan dibagi menjadi empat antara lain, pertama, kemiskinan absolut yaitu pendapatan seseorang berada dibawah garis kemiskinan dan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan utamanya. Kedua, kemiskinan relative yaitu kemiskinan akibat kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat sehingga terjadi ketimpangan distribusi pendapatan. Ketiga, kemiskinan kultural akibat gaya hidup malas, boros, dan tidak kreatif meski ada bantuan dari pihak lain. Keempat, kemiskinan struktural yaitu kemiskinan karena rendahnya akses terhadap sumber daya akibat system sosial, budaya, dan politik yang tidak mendukung pembebesan kemiskinan.

Fakta-fakta Penyebab Kesulitan Koneksi Internet di daerah 3T

Pernyataan Kominfo tahun 2020: 

“Pada 2020 mendatang, pemerintah melalui Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informatika (BAKTI) sebagai satuan kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) menargetkan Indonesia merdeka sinyal.

Direktur Utama BAKTI, Anang Latif menyampaikan, hingga saat ini masih ada sekitar 11 persen wilayah Indonesia yang belum terhubung sinyal seluler. 11 persen wilayah tersebut terdiri dari 5.300 desa” 

 Berdasarkan pernyataan diatas ini saya mengangap ini adalah sebuah penipuan public karna lembaga Kominfo sendiri tidak konsisten terhadap apa yang dinyatakan di Websitenya 2020. Namun hal ini mungkin saja tidak terjadi kalau metri Kominfo RI Jhoni G Plate dan direktur Utama Bakti yang punya pernyataan di atas sebelunya itu tidak korupsi, dilansir dari BBC News Menteri Kominfo Jhoni G Plate korupsi dalam pengadaan base transceiver station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 Bakti Kominfo.

Sementara itu, mantan Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kominfo Anang Achmad Latif divonis dengan pidana 18 tahun penjara dan denda sebesar Rp1 miliar. 

Akibat dari korupsi ini sangat menyengsarakan masyarakat, terlebih masyaarakat yang hidup di daerah 3T terkhusunya di daerah Babar. Bagaimana tidak Desa Tepa yang menjadi pusat ekonomi dan pusat pemerintahan kecamatan Babar barat itu tidak mendapatkan akses sinyal dan 4G yang baik.

Pengaruh Transportasi Laut Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi

Jika dilihat dari sudut pandang pengaruh transportasi laut dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, yaitu Untuk membantu pertumbuhan nasional di semua sektor, transportasi laut memegang peranan penting. Transportasi laut merupakan komponen penting dari infrastruktur Indonesia Timur khususnya di daerah 3T terdepan, terluar, dan tertinggal. (Reksya dan Nisyanti, 2023). 

Mengingat Indonesia merupakan negara terbesar dengan negara kepulauan, dengan luas wilayah 7,7 juta km2, memiliki garis pantai terpanjang keempat di dunia seluas 95.181 km2, dan memiliki 17.480 pulau, maka dari satupulau ke pulau lainnya membutuhkan perjalanan laut. Ciri geografis Indonesia meliputi banyak pulau dengan wilayah perairan yang memerlukan perjalanan laut karena dapat mengakses semua wilayah, bahkan pulau yang terjauh jangkauannya dan paling sulit dijangkau. 

Karena letak geografisnya yang berada di persimpangan jalur lalu lintas barat dan jalur niaga yang menghubungkan wilayah Indonesia (KBI) dengan negara bagian timur, namun, Maluku Barat Daya berada pada posisi yang tidak Menguntungkan dengan gugusan kepulauan terluar dan terpencil yang berada tepat di Perbatasan Indonesia dengan Benua Austalia dan Negara Timor Leste.

Di Tepa yang menjadi pusat ekonomi Kepulauan babar terdapat sekitar 5 Kapal perintis dan penumpang biasa yang melintas dengan rute yang berbeda-beda. Namun dari semuanya KM. Sabuk Nusantara 87 lah yang paling di utamakan karena menghubungkan kota Ambon dengan pelabuhan Tepa dan Tepa dengan Kota Kupang yang kemudian menjadi simpul besar ekonomi daerah itu, dengan rute sebagai berikut: Ambon-Damer-Tepa-Sermata-Lakor-Moa-Leti-Kisar-Kupang begitu pula sebaliknya ketika kembali ke Ambon mengikuti rute yang sama.

Namun jika dilihat dari jarak dan waktu tempuh sangatlah jauh semisal dari Ambon ke Tepa membutuhkan sekita 2-3 hari, sedangkan dari Tepa ke kupang sekitar 5 hari, tapi dengan kondisi ekonomi yang lebih stabil dan harga barang yang lebih murah masyarakat MBD secara keseluruhan bahkan Pelaku ekonomi di Kepulauan Babar justru lebih tertarik melakukan hubungan ekonomi di Kota Kupang dari pada di Ibu Kota Provinsinya sendiri. Mungkin inilah salah satu penyebab dari penobatan Maluku sebagai daerah termiskin ke 4 di Indonesia karena pertumbuhan ekonomi macet dalam internal daerah ini. 

Berdasarkan pembahasan diatas ini berbagai upaya telah dilakukan oleh masyarakat yang tiap kali kapal masuk harus Demonstrasi di Pelni dan mahasiswa yang tiap kali kerap menyuarakan hal ini namun tidak di gubris oleh Pemprov dan PT Pelni Cabang Ambon. Oleh karena itu lewat pendapat saya ini kiranya dapat memberikan informasi kepada public dan siapa saja untuk kiranya kita dapat memecahkan masalah ini dan dapat memberikan solusi yang baik untuk pengembangan daerah Kepulauan Babar. 


Sudut Plambon
Sudut Plambon Media mahasiswa yang fokus membagikan artikel seputar dunia mahasiswa dan juga berita terkini

Posting Komentar untuk "Jeritan Kemiskinan Masyarakat Kepulauan Babar: Buruknya Sarana Transportasi dan Koneksi Internet Jadi Penyebab Utama"